Mengenal Perhitungan Pajak Daerah

Adanya pajak daerah akan membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah itu sendiri. Maka dari itu penting sekali membayar pajak daerah tepat waktu. Dasar hukun pajak daerah sendiri ada tiga yaitu:

·         UU No. 34 Tahun 2000 hasil perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

·         PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

·         PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Apa Itu Pajak Daerah

Mari kita kenalin pajak daerah dari pengertiannya. Pajak daerah merupakan sejumlah biaya yang harus di bayarkan oleh seseorang atau lembaga atau badan usaha kepada daerah di mana ia tinggal atau melakukan usaha, di mana tidak mendapatkan imbalan langsung yang seimbang, bersifat di paksakan berdasakan undang-undang. Penarikan pajak ini di gunakan untuk pemerintahan menyelenggarakan pembangunan daerah dan menyelenggarakan pemerintahan.

Ketentuan-ketentuan Pajak yang Ada di Perda

Pajak daerah bukanlah suatu yang sembarangan. Besaran dan peraturan-peraturan lainnya tertulis jelas di peraturan atau undag-undang. Sebuah peraturan daerah tentang pajak, mengatur hal-hal seperti

•                    nama, subjek, dan objek yang di kenai pajak

•                    Dasar kenapa pajak di adakan, besarnya pajak yang harus di bayarkan dan bagaimana memperhitungkan pajak

•                    Wilayah mana saja yang di punggut pajak

•                    Masa berlaku pajak, waktu lamanya pajak

•                    Penetapan pajak

•                    step by step bagaimana cara membayar dan bagaimana pajak di tagihkan

•                    kapan penagihan pajak kadaluwarsa

•                    Sanksi-sanksi administrasi jika tidak membayar pajak

•                    sejak kapan berlakunya pajak.

Selain hal-hal pokok di atas, pada peraturan daerah yang membahas pajak juga mengatur hal-hal seperti

•                    pemberian keringanan, pengurangan bahkan pembebasan pajak atau sanksi tidak membayar pajak. Yang pemberian ini di berikan dengan pertimbangan kemampuan seseorang membayar wajib pajak

•                    cara-cara menghapus piutang pajak yang sudah tidak berlaku atau kedaluwarsa

•                    asas timbal balik. Menurut kelaziman internasional, korps diplomatki dapat di beri pembebasan pajak, keringanan, dan pengurangan pajak.

Apa saja Yang Di Kenai Pajak

Pernahkan Anda bertanya-tanya apa saja yang terkena pajak daerah? Apakah properti Anda termasuk. Apakah malah Anda tidak tahu bahwa Anda harus membayar kewajiban tersebut. Untuk itu, dapat dengan mudahnya mengetahui perhitungan dan ketentuannya melalui aplikasi djp online agar tidak salah menghitungnya dikemudian hari. Berikut ini jenis-jenis pajak dan beberapa hal yang di kenai pajak

Menurut perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada 5 pajak provinsi serta 11 pajak kabupaten/kota.

•             Pajak Provinsi

o             Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan otomotif merupakan iuran wajib yang harus di bayarkan pleh seseorang karena memiliki atau berkuasa atas kendaraan bermotor baik kendaraan beroda untuk darat, maupun peralatan-peralatan teknik lainnya yang bermotor. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya pajak yang harus di bayarkan atas kepemilikan sebuah kendaraan bermotor adalah

a)      untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b)      untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagi kendaraan bermotor yang bersifat untuk kepentingan umum seperti angkot, pemadam kebakaran, ambulans dan lain-lain di kenakan pajak paling rendah yaitu sebesar 0,5%. Sedangkan untuk peralatan teknik, alat-alat berat sebesar 0,1%

o             Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kenakan ketika kepemilikan seseorang atas kendaraan bermotornya berpindah ke pihak lain atas persetujuan kedua belah pihak atau sepihak akibat dari jual beli, barter, tukar tambah, warisan dan lain-lain

o             Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

o             Pajak Air Permukaan

o             Pajak Rokok

•             Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota

Berikut ini 11 jenis pajak yang di atur oleh kabupaten atau kota

o             Pajak Hotel

Bagi Anda yang memiliki usaha hotel atau penginapan, pemerintahan kabupaten atau kota akan mengenakan pajak pada usaha Anda. berdasarkan UU Pajak Daerah dan retribusi Daerah No 28 Tahun 2009, Pajak Hotel di kenakan atas layanan-layanan yang di sediakan oleh hotel atau penginapan jenis lainnya seperti gubuk, villa, home stay dan lain-lain. Pengenaan tarif pajak hotel ini menurut UU no 28 tahun 2009 pasal 35 paling besar adalah sebesar 10%

o             Pajak Restoran

Jika pajak hotel di kenakan karena pelayanan jasa penginapan, pajak restoran di kenakan karena pelayanan yang di sediakan oleh sebuah restoran makanan atau tempat makan baik itu warung, resto, cafe, bar, kantin, bahkan penyedia makanan seperti katering.

o             Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Ketika sebuah banggunan, tanah atau bumi di kuasai, dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang, badan usaha maka akan di kenakan pajak paling tinggi 0,3 %. Pengecualian untuk daerah yang di gunakan untuk kegiatan usaha seperti pertambangan, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

o             Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang harus di bayarkan akibat dari perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan didapatkannya hak atas tanah tersebut atau bagunan. Pajak ini memiliki nilai paling tinggi sebesar 5% menurut Pasal 88 UU No 28 Tahun 2009

o             Pajak Hiburan

Adanya penyelenggaraan hiburan atau tempat wisata di suatu kabupaten atau kota akan di punggut pajak. Pajak hiburan ini sendiri cukup besar paling tinggi yaitu sebesar 35%. Dan untuk hiburan khusus seperti karaoke, club malam, pagelaran busana, spa, di kenakan pajak paling tinggi 75%. Untuk acara hiburan bertemakan kesenian rakyat atau daerajh paling besar dikenakan pajak sebesar 10%

o             Pajak Air Tanah

Memanfaatkan air tanah akan dikenakan pajak sebesar 20%.

o             Pajak Sarang Burung Walet

Jika Anda memiliki usaha burung wallet atau memiliki kegiatan pengambilan sarang walet, kegiatan Anda ini akan di kenakan pajak sebesar paling tinggi 10% menurut UU no 28 tahun 20019 pasal 75.

o             Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame atau media yang di tujukan untuk iklan, komersial, mempromosikan, mengenalkan, bahkan untuk menarik perhatikan publik akan di kenakan pajak paling tinggi sebesar 25%.

o             Pajak Penerangan Jalan

Atas penggunaan tenaga listrik yang di hasilkan sendiri maupun dari umber lain akan di kenakan pajak sebesar 10%. Penggunaan listrik yang di peroleh dari sumber lainnya untk kegiatan pertambangan seperti pertemgangan minyak, gas alam, di kenakan paling besar sebesar 3%. Sedangkan penggunaan penerangan jalan yang di hasilkan sendiri hanya di kenakan 1,5%

o             Pajak Mineral non Logam dan Batuan

Kegiatan pengambilan batuan non logam serta batuan yang bersumber dari alam akan dikenakan pajak sebesar paling tinggi 25%

o             Pajak Parkir

Adanya tempat parkir yang ada di luar badan jalan akan dikenakan pajak sebesar 30%

Nah itu tadi beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai pajak Daerah.